Ringkasan Sidang Banding

Lihat Selengkapnya

Di tingkat banding, fakta dan bukti diuji kembali untuk mengoreksi putusan tingkat pertama yang tidak pertimbangkan fakta secara utuh

  • Dakwaan tindak pidana korupsi senilai Rp809,6 miliar: menguji kaitan transaksi dengan Nadiem dan kebijakan Chromebook, termasuk tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

  • Dakwaan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,567 triliun karena pembelian Chromebook: menguji dugaan kemahalan harga dan validitas metode penghitungan kerugian negara.

Dakwaan Korupsi Rp809 Miliar: Tidak Terbukti

  • Rp809,6 miliar murni transaksi internal antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia pada Oktober 2021 sebagai bagian dari persiapan restrukturisasi dan penataan perusahaan menjelang Initial Public Offering.

  • Ada bukti transfer dari PT AKAB ke PT GI sejumlah Rp809,6 miliar, dan kembali dari PT GI ke PT AKAB pada hari yang sama. Tidak ada kaitan dan konflik kepentingan antara Google dan Nadiem.

  • Transaksi ini tercatat jelas dalam SPT PT Gojek Indonesia.

  • Tidak ada penerimaan senilai Rp809,6 miliar di SPT Nadiem.

  • Nadiem bukan pemilik manfaat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam keputusan perusahaan.

Saksi fakta dan ahli yang dihadirkan kembali

  • Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015–2023 dan Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023–2024.

  • Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

  • Dwi Satrianto, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Elektronik Perkantoran LKPP.

  • Riko Gunawan, Direktur PT Acer Indonesia. Dr. Mohamad Mahsun, Ahli Akuntansi Forensik.

Dakwaan Kerugian Negara Rp1,567 Triliun: Tidak Terbukti

  • Tidak Ada Kemahalan Harga Chromebook:

    • Harga Rp4,3 juta versi audit BPKP 2025 dihitung tanpa pembanding harga pasar; menurut prinsipal Acer, angka itu di bawah biaya modal alias rugi.

    • Tanggung jawab kewajaran harga e-Katalog ada pada prinsipal lewat SPTJM, bukan LKPP, Pokja, apalagi Menteri.

    • Sistem e-Katalog otomatis menolak harga di atas SRP.

    • Surat dukungan Google tidak menentukan seleksi pabrikan dan bukan syarat pengadaan.

  • Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Cacat Metodologi:

    • harga wajar seharusnya berpedoman pada harga pasar, bukan berbasis sampling terbatas dan opini seperti Audit BPKP 2025.

    • Menurut Ahli, perlu ada alasan mengapa harga pasar tidak dipakai.

    • Audit yang tidak memenuhi standar profesional tidak bisa jadi dasar pengambilan keputusan.

Di tingkat banding, fakta dan bukti diuji kembali untuk mengoreksi putusan tingkat pertama yang tidak pertimbangkan fakta secara utuh

  • Dakwaan tindak pidana korupsi senilai Rp809,6 miliar: menguji kaitan transaksi dengan Nadiem dan kebijakan Chromebook, termasuk tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

  • Dakwaan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,567 triliun karena pembelian Chromebook: menguji dugaan kemahalan harga dan validitas metode penghitungan kerugian negara.

Dakwaan Korupsi Rp809 Miliar: Tidak Terbukti

  • Rp809,6 miliar murni transaksi internal antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia pada Oktober 2021 sebagai bagian dari persiapan restrukturisasi dan penataan perusahaan menjelang Initial Public Offering.

  • Ada bukti transfer dari PT AKAB ke PT GI sejumlah Rp809,6 miliar, dan kembali dari PT GI ke PT AKAB pada hari yang sama. Tidak ada kaitan dan konflik kepentingan antara Google dan Nadiem.

  • Transaksi ini tercatat jelas dalam SPT PT Gojek Indonesia.

  • Tidak ada penerimaan senilai Rp809,6 miliar di SPT Nadiem.

  • Nadiem bukan pemilik manfaat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam keputusan perusahaan.

Saksi fakta dan ahli yang dihadirkan kembali

  • Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015–2023 dan Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023–2024.

  • Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

  • Dwi Satrianto, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Elektronik Perkantoran LKPP.

  • Riko Gunawan, Direktur PT Acer Indonesia. Dr. Mohamad Mahsun, Ahli Akuntansi Forensik.

Dakwaan Kerugian Negara Rp1,567 Triliun: Tidak Terbukti

  • Tidak Ada Kemahalan Harga Chromebook:

    • Harga Rp4,3 juta versi audit BPKP 2025 dihitung tanpa pembanding harga pasar; menurut prinsipal Acer, angka itu di bawah biaya modal alias rugi.

    • Tanggung jawab kewajaran harga e-Katalog ada pada prinsipal lewat SPTJM, bukan LKPP, Pokja, apalagi Menteri.

    • Sistem e-Katalog otomatis menolak harga di atas SRP.

    • Surat dukungan Google tidak menentukan seleksi pabrikan dan bukan syarat pengadaan.

  • Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Cacat Metodologi:

    • harga wajar seharusnya berpedoman pada harga pasar, bukan berbasis sampling terbatas dan opini seperti Audit BPKP 2025.

    • Menurut Ahli, perlu ada alasan mengapa harga pasar tidak dipakai.

    • Audit yang tidak memenuhi standar profesional tidak bisa jadi dasar pengambilan keputusan.


Di tingkat banding, fakta dan bukti diuji kembali untuk mengoreksi putusan tingkat pertama yang tidak pertimbangkan fakta secara utuh

  • Dakwaan tindak pidana korupsi senilai Rp809,6 miliar: menguji kaitan transaksi dengan Nadiem dan kebijakan Chromebook, termasuk tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

  • Dakwaan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,567 triliun karena pembelian Chromebook: menguji dugaan kemahalan harga dan validitas metode penghitungan kerugian negara.

Saksi fakta dan ahli yang dihadirkan kembali

  • Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015–2023 dan Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023–2024.

  • Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

  • Dwi Satrianto, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Elektronik Perkantoran LKPP.

  • Riko Gunawan, Direktur PT Acer Indonesia. Dr. Mohamad Mahsun, Ahli Akuntansi Forensik.

Dakwaan Korupsi Rp809 Miliar: Tidak Terbukti

  • Rp809,6 miliar murni transaksi internal antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia pada Oktober 2021 sebagai bagian dari persiapan restrukturisasi dan penataan perusahaan menjelang Initial Public Offering.

  • Ada bukti transfer dari PT AKAB ke PT GI sejumlah Rp809,6 miliar, dan kembali dari PT GI ke PT AKAB pada hari yang sama. Tidak ada kaitan dan konflik kepentingan antara Google dan Nadiem.

  • Transaksi ini tercatat jelas dalam SPT PT Gojek Indonesia.

  • Tidak ada penerimaan senilai Rp809,6 miliar di SPT Nadiem.

  • Nadiem bukan pemilik manfaat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam keputusan perusahaan.

Dakwaan Kerugian Negara Rp1,567 Triliun: Tidak Terbukti

  • Tidak Ada Kemahalan Harga Chromebook:

    • Harga Rp4,3 juta versi audit BPKP 2025 dihitung tanpa pembanding harga pasar; menurut prinsipal Acer, angka itu di bawah biaya modal alias rugi.

    • Tanggung jawab kewajaran harga e-Katalog ada pada prinsipal lewat SPTJM, bukan LKPP, Pokja, apalagi Menteri.

    • Sistem e-Katalog otomatis menolak harga di atas SRP.

    • Surat dukungan Google tidak menentukan seleksi pabrikan dan bukan syarat pengadaan.

  • Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Cacat Metodologi:

    • harga wajar seharusnya berpedoman pada harga pasar, bukan berbasis sampling terbatas dan opini seperti Audit BPKP 2025.

    • Menurut Ahli, perlu ada alasan mengapa harga pasar tidak dipakai.

    • Audit yang tidak memenuhi standar profesional tidak bisa jadi dasar pengambilan keputusan.


Siaran Pers

Lihat Semua

Media Internasional

Media Internasional

Lihat Semua

ABC News

Young Indonesians fear for future after startup founder jailed

Aljazeera

Indonesia’s jailing of Gojek founder raises fears for investor confidence

Tech In Asia

Indonesia’s $45m lesson for founders eyeing public office

The Economist

Indonesia gives its best-known entrepreneur a decade in jail

Bloomberg

Gojek Founder Makarim Found Guilty in Indonesia Laptops Case

BBC

Founder of Asian super-app Gojek sentenced to years in jail for corruption

Financial Times

Tech founder sentenced to 10 years in prison for Chromebook ‘corruption’

Reuters

Indonesia's Makarim, Gojek founder and former minister, found guilty of graft

The New York Times

Prominent Tech Founder in Indonesia Is Found Guilty in Corruption Case

Nikkei Asia

Indonesia's Gojek co-founder Nadiem Makarim jailed for 10 years for graft

Tuduhan Utama

Tuduhan Utama

Tuduhan Utama

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Merugikan Negara Hingga Rp 2,1 Triliun Akibat Pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM)

Faktanya, pengadaan Chromebook justru menghemat anggaran negara setidak-tidaknya Rp 1,2 triliun, terutama dari lisensi sistem operasi dan pengelolaan perangkat

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Menerima Aliran Dana Rp 809 Miliar dari Pengadaan Chromebook

Faktanya, Nadiem Makarim tidak menerima uang sepeser pun; kekayaannya justru merosot 51% selama menjabat sebagai Menteri

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Melakukan 'Mark Up' Harga Dalam Pengadaan Chromebook yang Menyebabkan Kerugian Negara

Faktanya, Menteri hanya berwenang pada kebijakan, sementara harga ditentukan mekanisme pasar (e-catalog) sesuai regulasi dan pengadaan dilaksanakan pejabat struktural

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Membuat Grup WhatsApp Mas Menteri Core yang Membahas Pengadaan Chromebook Sebelum Menjabat

Faktanya, tidak pernah ada pembahasan tentang Chromebook di dalam grup tersebut hingga enam bulan setelah Nadiem resmi menjabat

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Memaksakan Pengadaan, Padahal Evaluasi di Tahun 2019 Menyatakan Chromebook Dianggap Tidak Cocok Untuk Daerah 3T

Faktanya, sejak awal pengadaan Chromebook dan bantuan TIK di 2020 hanya dapat diterima oleh sekolah yang memiliki sumber daya listrik dan koneksi internet

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Mencopot Pejabat yang Tidak Sejalan dengan Kebijakan Pengadaan Chromebook

Faktanya, pergantian pejabat dilakukan melalui mekanisme kepegawaian yang sah dan terbuka, tidak terkait dengan perbedaan pandangan teknis sistem operasi laptop

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Melakukan 'Mark Up' Harga Dalam Pengadaan Chromebook yang Menyebabkan Kerugian Negara

Faktanya, Menteri hanya berwenang pada kebijakan, sementara harga ditentukan mekanisme pasar (e-catalog) sesuai regulasi dan pengadaan dilaksanakan pejabat struktural

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Membuat Grup WhatsApp Mas Menteri Core yang Membahas Pengadaan Chromebook Sebelum Menjabat

Faktanya, tidak pernah ada pembahasan tentang Chromebook di dalam grup tersebut hingga enam bulan setelah Nadiem resmi menjabat

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Memaksakan Pengadaan, Padahal Evaluasi di Tahun 2019 Menyatakan Chromebook Dianggap Tidak Cocok Untuk Daerah 3T

Faktanya, sejak awal pengadaan Chromebook dan bantuan TIK di 2020 hanya dapat diterima oleh sekolah yang memiliki sumber daya listrik dan koneksi internet

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Dituduh Mencopot Pejabat yang Tidak Sejalan dengan Kebijakan Pengadaan Chromebook

Faktanya, pergantian pejabat dilakukan melalui mekanisme kepegawaian yang sah dan terbuka, tidak terkait dengan perbedaan pandangan teknis sistem operasi laptop

Buku Putih

Akses dokumen Buku Putih yang merangkum fakta, data, dan kronologi kasus Chromebook untuk membantu publik menilai tuduhan secara rasional.

Lihat

Buku Putih

Buku Putih

Akses dokumen Buku Putih yang merangkum fakta, data, dan kronologi kasus Chromebook untuk membantu publik menilai tuduhan secara rasional.

Lihat

Lihat

Dalam pembelaannya, Nadiem membantah tuduhan memperkaya diri dan menilai dakwaan mencampuradukkan fakta yang tidak saling berkaitan.

Video Penuh

Nadiem Makarim Sampaikan Nota Keberatan Pribadi dalam Sidang Pembacaan Eksepsi di PN Jakarta Pusat

Dalam pembelaannya, Nadiem membantah tuduhan memperkaya diri dan menilai dakwaan mencampuradukkan fakta yang tidak saling berkaitan.

Video Penuh

Nadiem Makarim Sampaikan Nota Keberatan Pribadi dalam Sidang Pembacaan Eksepsi di PN Jakarta Pusat

Video

Video

Video

Video Penuh

Nadiem Makarim Sampaikan Nota Keberatan Pribadi dalam Sidang Pembacaan Eksepsi di PN Jakarta Pusat

Dalam pembelaannya, Nadiem membantah tuduhan memperkaya diri dan menilai dakwaan mencampuradukkan fakta yang tidak saling berkaitan.

Lihat

Video Penuh

Nadiem Makarim Sampaikan Nota Keberatan Pribadi dalam Sidang Pembacaan Eksepsi di PN Jakarta Pusat

Dalam pembelaannya, Nadiem membantah tuduhan memperkaya diri dan menilai dakwaan mencampuradukkan fakta yang tidak saling berkaitan.

Lihat

Instagram

Sidang Pembacaan Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Nadiem tidak hanya menyampaikan pembelaan atas dirinya, tetapi juga berbicara tentang harapan, keadilan, dan masa depan Indonesia.

Mantan Ketua BPK Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook "Cacat Prosedur"

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019–2022, Agung Firman Sampurna, secara gamblang menyatakan bahwa prosedur penetapan kerugian negara dalam kasus Nadiem Makarim dilakukan secara keliru dan tidak memenuhi prinsip dasar audit investigatif.

Dakwaan vs Fakta di Sidang Nadiem: Apa yang Sebenarnya Terbukti?

Seiring berjalannya persidangan kasus Chromebook, berbagai fakta di ruang sidang justru memunculkan banyak pertanyaan terhadap tuduhan yang diajukan.

Tidak Ada Perbandingan dengan Harga Pasar Dalam Menghitung Kerugian Negara

Perhitungan kerugian negara oleh BPKP yakni dengan metode cost-accounting, tanpa perbandingan harga pasar.

Perhitungan Kerugian Negara BPKP Dipertanyakan

Dalam kesaksian di sidang, BPKP menyatakan tidak melakukan pemeriksaan harga pasar untuk menentukan kerugian negara yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Rekap 3 Bulan Sidang Kasus Nadiem Makarim Dalam 6 Babak

Hampir 50 Saksi, Puluhan Kejanggalan, Belum Satu pun Tuduhan Terbukti

Guru dan Murid Bersuara: Chromebook Membantu Proses Belajar

Dinarasikan “tidak terpakai”, kenyataannya masih memberi manfaat di banyak sekolah.

Pertanyaan Kunci Nadiem Ungkap Fakta yang Ditutupi

Terungkapnya bukti baru seputar teknis ChromeOS, penentuan kebijakan, dan percakapan WhatsApp Group yang melunturkan tuduhan terhadap Nadiem.

Eksepsi Pribadi: Ikhtiar Nadiem Makarim membangun Negeri

Bantahan pribadi Nadiem dalam persidangan bacaan dakwaan pertama (5 Januari 2026)

Sidang Pembacaan Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Nadiem tidak hanya menyampaikan pembelaan atas dirinya, tetapi juga berbicara tentang harapan, keadilan, dan masa depan Indonesia.

Mantan Ketua BPK Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook "Cacat Prosedur"

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019–2022, Agung Firman Sampurna, secara gamblang menyatakan bahwa prosedur penetapan kerugian negara dalam kasus Nadiem Makarim dilakukan secara keliru dan tidak memenuhi prinsip dasar audit investigatif.

Dakwaan vs Fakta di Sidang Nadiem: Apa yang Sebenarnya Terbukti?

Seiring berjalannya persidangan kasus Chromebook, berbagai fakta di ruang sidang justru memunculkan banyak pertanyaan terhadap tuduhan yang diajukan.

Tidak Ada Perbandingan dengan Harga Pasar Dalam Menghitung Kerugian Negara

Perhitungan kerugian negara oleh BPKP yakni dengan metode cost-accounting, tanpa perbandingan harga pasar.

Sidang Pembacaan Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Nadiem tidak hanya menyampaikan pembelaan atas dirinya, tetapi juga berbicara tentang harapan, keadilan, dan masa depan Indonesia.

Mantan Ketua BPK Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook "Cacat Prosedur"

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019–2022, Agung Firman Sampurna, secara gamblang menyatakan bahwa prosedur penetapan kerugian negara dalam kasus Nadiem Makarim dilakukan secara keliru dan tidak memenuhi prinsip dasar audit investigatif.

Dakwaan vs Fakta di Sidang Nadiem: Apa yang Sebenarnya Terbukti?

Seiring berjalannya persidangan kasus Chromebook, berbagai fakta di ruang sidang justru memunculkan banyak pertanyaan terhadap tuduhan yang diajukan.

Tidak Ada Perbandingan dengan Harga Pasar Dalam Menghitung Kerugian Negara

Perhitungan kerugian negara oleh BPKP yakni dengan metode cost-accounting, tanpa perbandingan harga pasar.

Perhitungan Kerugian Negara BPKP Dipertanyakan

Dalam kesaksian di sidang, BPKP menyatakan tidak melakukan pemeriksaan harga pasar untuk menentukan kerugian negara yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Rekap 3 Bulan Sidang Kasus Nadiem Makarim Dalam 6 Babak

Hampir 50 Saksi, Puluhan Kejanggalan, Belum Satu pun Tuduhan Terbukti

Guru dan Murid Bersuara: Chromebook Membantu Proses Belajar

Dinarasikan “tidak terpakai”, kenyataannya masih memberi manfaat di banyak sekolah.

Pertanyaan Kunci Nadiem Ungkap Fakta yang Ditutupi

Terungkapnya bukti baru seputar teknis ChromeOS, penentuan kebijakan, dan percakapan WhatsApp Group yang melunturkan tuduhan terhadap Nadiem.

Eksepsi Pribadi: Ikhtiar Nadiem Makarim membangun Negeri

Bantahan pribadi Nadiem dalam persidangan bacaan dakwaan pertama (5 Januari 2026)

Cerita Dampak dari Sekolah

Cerita Dampak dari Sekolah

Cerita Dampak dari Sekolah

Pengalaman langsung dari guru, orang tua, dan publik membantu kita melihat gambaran yang lebih nyata. Punya cerita tentang penggunaan perangkat atau kebijakan ini? bagikan ceritamu di sini

Pengalaman langsung dari guru, orang tua, dan publik membantu kita melihat gambaran yang lebih nyata. Punya cerita tentang penggunaan perangkat atau kebijakan ini? bagikan ceritamu di sini

Pengalaman langsung dari guru, orang tua, dan publik membantu kita melihat gambaran yang lebih nyata. Punya cerita tentang penggunaan perangkat atau kebijakan ini? bagikan ceritamu di sini

Tulis Cerita

#DukunganKebijakanLain
Kebijakan Mas Nadiem membuka kesempatan luas bagi guru-guru

Mas Nadiem merupakan sosok paling krusial dalam mengatasi dan mempertahankan berjalannya sistem pendidikan selama wabah Covid-19. Kebijakannya juga membuka peluang bagi guru-guru junior dan minim jaringan (seperti saya) untuk mengembangkan diri secara optimal, melampaui batas usia dan membangun jaringan pendidikan yang luas. Dengan seleksi yang terpusat (tidak melalui birokrasi daerah), alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian.

Lebih dari sekadar penanganan pandemi, kebijakan beliau juga membuka pintu kesempatan yang luas bagi guru-guru junior yang minim jaringan. Melalui sistem yang lebih inklusif, setiap pengajar kini memiliki peluang untuk mengembangkan diri secara optimal tanpa terhambat oleh batasan usia. Hal ini memicu semangat baru bagi para pendidik muda untuk terus berinovasi dan membangun jejaring pendidikan yang lebih luas dan solid di seluruh penjuru negeri.

Salah satu terobosan yang paling terasa manfaatnya adalah penerapan sistem seleksi terpusat yang memangkas birokrasi daerah yang berbelit. Berkat transparansi dan efisiensi sistem ini, saya pribadi mendapatkan kesempatan berharga untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi langsung dari kementerian. Sistem yang adil ini memastikan bahwa prestasi dan potensi individu menjadi tolok ukur utama bagi guru untuk terus berkembang.

Sonny Rohimat al-Baregbegi

Kota Serang - Banten

#DukunganKebijakanLain
Kebenaran akan terbukti

Saya turut berdoa agar kebenaran dan keadilan benar-benar ditegakkan dalam setiap proses yang sedang berjalan. Semoga para hakim sebagai wakil Tuhan di dunia senantiasa diberi hikmah, kejernihan hati, dan kebijaksanaan dalam menimbang serta memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Semoga setiap tuduhan yang keji, yang lahir dari niat yang tidak murni, tidak hanya terbongkar kebenarannya, tetapi juga kembali kepada pihak yang membangunnya. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi, dan keadilan akan menemukan jalannya, meski terkadang harus melalui proses yang tidak mudah.

Tetap semangat Mas Nadiem. Banyak yang masih percaya dan mendoakan dari jauh. Yakinlah, selama berpihak pada kebenaran, jalan akan selalu terbuka, dan pada waktunya nanti, semuanya akan menjadi terang.

Sunaringsih

Depok

#DukunganKebijakanLain
Bebaskan Mas Nadiem

Kami jadi melek teknologi sejak Mas Nadiem jadi menteri. Saya juga sdh mengikuti UTBK PPG Guru Tertentu. Memahami IT satu kompetensi utama saat ini. Doa saya selalu untuk Mas Nadiem dan para profesional seperti Mas Ibam agar bisa bebas dari semua tuduhan. Sebagai guru saya miris dan prihatin kalau sampai anak2 bangsa yg cerdas dan berpotensi seperti Mas Nadiem dan Mas Ibam tidak mau berbakti untuk negara sebagai pengambil keputusan karena takut dikriminalisasikan. Mau jadi apa negara ini tanpa anak2 muda yg mau memajukannya.

Yoga

Surabaya

Lihat Semua

Opini Tokoh

Opini Tokoh

Opini Tokoh

"Tuduhan dengan dugaan suap ini sama sekali tidak berdasar. Kronologinya tidak cocok, motifnya tidak masuk akal, dan yang terpenting, jaksa penuntut tidak berusaha untuk menuntut Google"

Tom Wright

Jurnalis Internasional, Penullis

Katadata, 2 Januari 2026

“Sekali bayar beli satu alat kagak bayar lagi seumur hidup.”

“Jadi kalau gua pribadi nih, kalau gua jadi Menteri Pendidikan, gua pasti akan pakai sistem ini. Kecuali ada keluar namanya tetrabook atau apa yang lebih murah, lebih canggih. Ya, gua akan pindah,”

Basuki Tjahaja Purnama

Mantan Gubernur DKI Jakarta

Kompas TV, 9 Januari 2026

“Persidangan ini saya harap bisa berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Bahwa betul bisa dibuktikan tidak ada mens rea. Saya berharap para hakim dapat mengambil keputusan yang sebaik-baiknya demi penegakan hukum yang berkeadilan demi pemberantasan korupsi yang semestinya,”

Natalia Soebagjo

Anggota International Council of Transparency International

Investor.id, 6 September 2025

"Saya tidak mengatakan bahwa Kejaksaan Agung melakukan abuse kekuasaan," kata politikus Partai Demokrat ini.Tetapi apabila tidak ada penjelasan yang detail tentang mens rea, maka akan dengan gampang disimpulkan Kejaksaan Agung telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan,"

Benny Kabur Harman

Anggota Komisi III DPR

Rmol, 20 Januari 2026

"Lebih dari 50 tahun saya mengenal keluarga baik itu, sungguh tidak setitik pun saya membayangkan keluarga tersebut bisa melakukan kejahatan terkeji di negeri ini: korupsi. "

Ario Djatmiko

Pengamat Masalah Sosial, Dokter Spesialis Onkologi

Disway, 12 Desember 2025

"Kalau kebijakan seperti ini dipermasalahkan tanpa dasar yang jelas, orang akan takut berinovasi. Bahayanya, tidak akan ada perubahan baik karena pejabat eksekutif dihantui ketakutan dalam mengambil keputusan,"

Prof Dr Etty Indriati

Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Penulis Buku Pola dan Akar Korupsi

Liputan 6, 8 Januari 2026

"Jika dalam pengadaan Chromebook itu ternyata negara sebenarnya tidak dirugikan, misalnya bisa dibuktikan bahwa justru sistem operasinya lebih menghemat anggaran karena tidak perlu tambahan lisensi, dan puluhan ribu sekolah yang menerima telah terlayani dengan baik, maka sekalipun seluruh rumusan delik tipikor terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat dihukum,"

Albert Aries

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti

Merahputih.com, 6 September 2025

"Not every vision fails because it is flawed. Some struggle simply because they arrive before the nations is ready to receive them."

Svida Alisjahbana

President Director and CEO of Indonesian Femina Group

Instagram

“Kalau dia sebagai seorang menteri diperintahkan oleh Presiden pada saat itu adalah Jokowi, maka apakah perintah tersebut sudah didasarkan kepada perintah yang benar,”

“Kalau perintah tersebut adalah perintah yang benar dilaksanakan dengan benar, berarti tidak ada perbuatan melawan hukum,”

Jamin Ginting

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan

Tribunnews.com, 9 Januari 2026

“Orang yang cuma mau kerja bener jangan dikriminalisasi. Kita sudah cukup melihat kasus Pak Tom, Ibu Ira ASDP, dan lainnya. Saya yakin Majelis Hakim independen untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena yang dipertanyakan saat ini bukan nasib satu orang tapi sistem hukum di Indonesia,”

DJ Donny

Influencer

Metro TV, 5 Januari 2025

“Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, ini satu kebijakan yang tidak bisa dikriminalisasi kecuali kalau memang misalnya ada unsur self-enrichment, memperkaya diri sendiri,”

Todung Mulya Lubis

Pakar Hukum & Advokat Senior

Indoposco.id, 12 Oktober 2025

"Kenapa orang seperti Nadiem, Tom, Ira dan Denny yang track recordnya jelas, bersih, reputasinya solid dan terbukti tidak ambil keuntungan pribadi bisa di penjara?"

Rory Asyari

Journalist

Youtube, 1 Februari 2026

"Tuduhan dengan dugaan suap ini sama sekali tidak berdasar. Kronologinya tidak cocok, motifnya tidak masuk akal, dan yang terpenting, jaksa penuntut tidak berusaha untuk menuntut Google"

Tom Wright

Jurnalis Internasional, Penullis

Katadata, 2 Januari 2026

"Lebih dari 50 tahun saya mengenal keluarga baik itu, sungguh tidak setitik pun saya membayangkan keluarga tersebut bisa melakukan kejahatan terkeji di negeri ini: korupsi. "

Ario Djatmiko

Pengamat Masalah Sosial, Dokter Spesialis Onkologi

Disway, 12 Desember 2025

“Kalau dia sebagai seorang menteri diperintahkan oleh Presiden pada saat itu adalah Jokowi, maka apakah perintah tersebut sudah didasarkan kepada perintah yang benar,”

“Kalau perintah tersebut adalah perintah yang benar dilaksanakan dengan benar, berarti tidak ada perbuatan melawan hukum,”

Jamin Ginting

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan

Tribunnews.com, 9 Januari 2026

“Sekali bayar beli satu alat kagak bayar lagi seumur hidup.”

“Jadi kalau gua pribadi nih, kalau gua jadi Menteri Pendidikan, gua pasti akan pakai sistem ini. Kecuali ada keluar namanya tetrabook atau apa yang lebih murah, lebih canggih. Ya, gua akan pindah,”

Basuki Tjahaja Purnama

Mantan Gubernur DKI Jakarta

Kompas TV, 9 Januari 2026

"Kalau kebijakan seperti ini dipermasalahkan tanpa dasar yang jelas, orang akan takut berinovasi. Bahayanya, tidak akan ada perubahan baik karena pejabat eksekutif dihantui ketakutan dalam mengambil keputusan,"

Prof Dr Etty Indriati

Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Penulis Buku Pola dan Akar Korupsi

Liputan 6, 8 Januari 2026

“Orang yang cuma mau kerja bener jangan dikriminalisasi. Kita sudah cukup melihat kasus Pak Tom, Ibu Ira ASDP, dan lainnya. Saya yakin Majelis Hakim independen untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, karena yang dipertanyakan saat ini bukan nasib satu orang tapi sistem hukum di Indonesia,”

DJ Donny

Influencer

Metro TV, 5 Januari 2025

“Persidangan ini saya harap bisa berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Bahwa betul bisa dibuktikan tidak ada mens rea. Saya berharap para hakim dapat mengambil keputusan yang sebaik-baiknya demi penegakan hukum yang berkeadilan demi pemberantasan korupsi yang semestinya,”

Natalia Soebagjo

Anggota International Council of Transparency International

Investor.id, 6 September 2025

"Jika dalam pengadaan Chromebook itu ternyata negara sebenarnya tidak dirugikan, misalnya bisa dibuktikan bahwa justru sistem operasinya lebih menghemat anggaran karena tidak perlu tambahan lisensi, dan puluhan ribu sekolah yang menerima telah terlayani dengan baik, maka sekalipun seluruh rumusan delik tipikor terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat dihukum,"

Albert Aries

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti

Merahputih.com, 6 September 2025

“Jadi menurut saya, apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, ini satu kebijakan yang tidak bisa dikriminalisasi kecuali kalau memang misalnya ada unsur self-enrichment, memperkaya diri sendiri,”

Todung Mulya Lubis

Pakar Hukum & Advokat Senior

Indoposco.id, 12 Oktober 2025

"Saya tidak mengatakan bahwa Kejaksaan Agung melakukan abuse kekuasaan," kata politikus Partai Demokrat ini.Tetapi apabila tidak ada penjelasan yang detail tentang mens rea, maka akan dengan gampang disimpulkan Kejaksaan Agung telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan,"

Benny Kabur Harman

Anggota Komisi III DPR

Rmol, 20 Januari 2026

"Not every vision fails because it is flawed. Some struggle simply because they arrive before the nations is ready to receive them."

Svida Alisjahbana

President Director and CEO of Indonesian Femina Group

Instagram

"Kenapa orang seperti Nadiem, Tom, Ira dan Denny yang track recordnya jelas, bersih, reputasinya solid dan terbukti tidak ambil keuntungan pribadi bisa di penjara?"

Rory Asyari

Journalist

Youtube, 1 Februari 2026

Instagram

Instagram

Situs ini disusun sebagai rujukan publik dalam mengawal kasus Chromebook Nadiem Makarim dengan menghadirkan fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi. Pengelolaan situs dilakukan oleh Tim Penasihat Hukum.

Korespondensi & Klarifikasi:

Untuk pertanyaan, klarifikasi, atau penyampaian informasi tambahan terkait fakta, data, dan dokumen yang dimuat di situs ini, silakan hubungi:

[email protected]

Akses cepat

Beranda

Tuduhan

Buku Putih

Siaran Pers

Instagram

© 2026 FaktaNadiem.org All rights reserved.

Situs ini disusun sebagai rujukan publik dalam mengawal kasus Chromebook Nadiem Makarim dengan menghadirkan fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi. Pengelolaan situs dilakukan oleh Tim Penasihat Hukum.

Korespondensi & Klarifikasi:

Untuk pertanyaan, klarifikasi, atau penyampaian informasi tambahan terkait fakta, data, dan dokumen yang dimuat di situs ini, silakan hubungi:

[email protected]

Akses cepat

Beranda

Tuduhan

Buku Putih

Siaran Pers

Instagram

© 2026 FaktaNadiem.org All rights reserved.

Situs ini disusun sebagai rujukan publik dalam mengawal kasus Chromebook Nadiem Makarim dengan menghadirkan fakta, data, dan bukti yang dapat diverifikasi. Pengelolaan situs dilakukan oleh Tim Penasihat Hukum.

Korespondensi & Klarifikasi:

Untuk pertanyaan, klarifikasi, atau penyampaian informasi tambahan terkait fakta, data, dan dokumen yang dimuat di situs ini, silakan hubungi:

[email protected]

Akses cepat

Beranda

Tuduhan

Buku Putih

Siaran Pers

Instagram

© 2026 FaktaNadiem.org All rights reserved.