Ringkasan Sidang Banding

Lihat Selengkapnya

Di tingkat banding, fakta dan bukti diuji kembali untuk mengoreksi putusan tingkat pertama yang tidak pertimbangkan fakta secara utuh

  • Dakwaan tindak pidana korupsi senilai Rp809,6 miliar: menguji kaitan transaksi dengan Nadiem dan kebijakan Chromebook, termasuk tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

  • Dakwaan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,567 triliun karena pembelian Chromebook: menguji dugaan kemahalan harga dan validitas metode penghitungan kerugian negara.

Dakwaan Korupsi Rp809 Miliar: Tidak Terbukti

  • Rp809,6 miliar murni transaksi internal antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia pada Oktober 2021 sebagai bagian dari persiapan restrukturisasi dan penataan perusahaan menjelang Initial Public Offering.

  • Ada bukti transfer dari PT AKAB ke PT GI sejumlah Rp809,6 miliar, dan kembali dari PT GI ke PT AKAB pada hari yang sama. Tidak ada kaitan dan konflik kepentingan antara Google dan Nadiem.

  • Transaksi ini tercatat jelas dalam SPT PT Gojek Indonesia.

  • Tidak ada penerimaan senilai Rp809,6 miliar di SPT Nadiem.

  • Nadiem bukan pemilik manfaat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam keputusan perusahaan.

Saksi fakta dan ahli yang dihadirkan kembali

  • Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015–2023 dan Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023–2024.

  • Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

  • Dwi Satrianto, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Elektronik Perkantoran LKPP.

  • Riko Gunawan, Direktur PT Acer Indonesia. Dr. Mohamad Mahsun, Ahli Akuntansi Forensik.

Dakwaan Kerugian Negara Rp1,567 Triliun: Tidak Terbukti

  • Tidak Ada Kemahalan Harga Chromebook:

    • Harga Rp4,3 juta versi audit BPKP 2025 dihitung tanpa pembanding harga pasar; menurut prinsipal Acer, angka itu di bawah biaya modal alias rugi.

    • Tanggung jawab kewajaran harga e-Katalog ada pada prinsipal lewat SPTJM, bukan LKPP, Pokja, apalagi Menteri.

    • Sistem e-Katalog otomatis menolak harga di atas SRP.

    • Surat dukungan Google tidak menentukan seleksi pabrikan dan bukan syarat pengadaan.

  • Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Cacat Metodologi:

    • harga wajar seharusnya berpedoman pada harga pasar, bukan berbasis sampling terbatas dan opini seperti Audit BPKP 2025.

    • Menurut Ahli, perlu ada alasan mengapa harga pasar tidak dipakai.

    • Audit yang tidak memenuhi standar profesional tidak bisa jadi dasar pengambilan keputusan.

Di tingkat banding, fakta dan bukti diuji kembali untuk mengoreksi putusan tingkat pertama yang tidak pertimbangkan fakta secara utuh

  • Dakwaan tindak pidana korupsi senilai Rp809,6 miliar: menguji kaitan transaksi dengan Nadiem dan kebijakan Chromebook, termasuk tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

  • Dakwaan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,567 triliun karena pembelian Chromebook: menguji dugaan kemahalan harga dan validitas metode penghitungan kerugian negara.

Dakwaan Korupsi Rp809 Miliar: Tidak Terbukti

  • Rp809,6 miliar murni transaksi internal antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia pada Oktober 2021 sebagai bagian dari persiapan restrukturisasi dan penataan perusahaan menjelang Initial Public Offering.

  • Ada bukti transfer dari PT AKAB ke PT GI sejumlah Rp809,6 miliar, dan kembali dari PT GI ke PT AKAB pada hari yang sama. Tidak ada kaitan dan konflik kepentingan antara Google dan Nadiem.

  • Transaksi ini tercatat jelas dalam SPT PT Gojek Indonesia.

  • Tidak ada penerimaan senilai Rp809,6 miliar di SPT Nadiem.

  • Nadiem bukan pemilik manfaat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam keputusan perusahaan.

Saksi fakta dan ahli yang dihadirkan kembali

  • Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015–2023 dan Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023–2024.

  • Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

  • Dwi Satrianto, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Elektronik Perkantoran LKPP.

  • Riko Gunawan, Direktur PT Acer Indonesia. Dr. Mohamad Mahsun, Ahli Akuntansi Forensik.

Dakwaan Kerugian Negara Rp1,567 Triliun: Tidak Terbukti

  • Tidak Ada Kemahalan Harga Chromebook:

    • Harga Rp4,3 juta versi audit BPKP 2025 dihitung tanpa pembanding harga pasar; menurut prinsipal Acer, angka itu di bawah biaya modal alias rugi.

    • Tanggung jawab kewajaran harga e-Katalog ada pada prinsipal lewat SPTJM, bukan LKPP, Pokja, apalagi Menteri.

    • Sistem e-Katalog otomatis menolak harga di atas SRP.

    • Surat dukungan Google tidak menentukan seleksi pabrikan dan bukan syarat pengadaan.

  • Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Cacat Metodologi:

    • harga wajar seharusnya berpedoman pada harga pasar, bukan berbasis sampling terbatas dan opini seperti Audit BPKP 2025.

    • Menurut Ahli, perlu ada alasan mengapa harga pasar tidak dipakai.

    • Audit yang tidak memenuhi standar profesional tidak bisa jadi dasar pengambilan keputusan.


Di tingkat banding, fakta dan bukti diuji kembali untuk mengoreksi putusan tingkat pertama yang tidak pertimbangkan fakta secara utuh

  • Dakwaan tindak pidana korupsi senilai Rp809,6 miliar: menguji kaitan transaksi dengan Nadiem dan kebijakan Chromebook, termasuk tuduhan penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan.

  • Dakwaan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,567 triliun karena pembelian Chromebook: menguji dugaan kemahalan harga dan validitas metode penghitungan kerugian negara.

Saksi fakta dan ahli yang dihadirkan kembali

  • Andre Soelistyo, Direktur Utama PT AKAB/PT GoTo periode 2015–2023 dan Komisaris PT AKAB/PT GoTo periode 2023–2024.

  • Adesty Kamelia Usman, Group Head of Finance & Accounting PT GoTo.

  • Dwi Satrianto, Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Peralatan Elektronik Perkantoran LKPP.

  • Riko Gunawan, Direktur PT Acer Indonesia. Dr. Mohamad Mahsun, Ahli Akuntansi Forensik.

Dakwaan Korupsi Rp809 Miliar: Tidak Terbukti

  • Rp809,6 miliar murni transaksi internal antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Gojek Indonesia pada Oktober 2021 sebagai bagian dari persiapan restrukturisasi dan penataan perusahaan menjelang Initial Public Offering.

  • Ada bukti transfer dari PT AKAB ke PT GI sejumlah Rp809,6 miliar, dan kembali dari PT GI ke PT AKAB pada hari yang sama. Tidak ada kaitan dan konflik kepentingan antara Google dan Nadiem.

  • Transaksi ini tercatat jelas dalam SPT PT Gojek Indonesia.

  • Tidak ada penerimaan senilai Rp809,6 miliar di SPT Nadiem.

  • Nadiem bukan pemilik manfaat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam keputusan perusahaan.

Dakwaan Kerugian Negara Rp1,567 Triliun: Tidak Terbukti

  • Tidak Ada Kemahalan Harga Chromebook:

    • Harga Rp4,3 juta versi audit BPKP 2025 dihitung tanpa pembanding harga pasar; menurut prinsipal Acer, angka itu di bawah biaya modal alias rugi.

    • Tanggung jawab kewajaran harga e-Katalog ada pada prinsipal lewat SPTJM, bukan LKPP, Pokja, apalagi Menteri.

    • Sistem e-Katalog otomatis menolak harga di atas SRP.

    • Surat dukungan Google tidak menentukan seleksi pabrikan dan bukan syarat pengadaan.

  • Dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Cacat Metodologi:

    • harga wajar seharusnya berpedoman pada harga pasar, bukan berbasis sampling terbatas dan opini seperti Audit BPKP 2025.

    • Menurut Ahli, perlu ada alasan mengapa harga pasar tidak dipakai.

    • Audit yang tidak memenuhi standar profesional tidak bisa jadi dasar pengambilan keputusan.


Press Release

View All

Media Internasional

Media Internasional

Lihat Semua

ABC News

Young Indonesians fear for future after startup founder jailed

Aljazeera

Indonesia’s jailing of Gojek founder raises fears for investor confidence

Tech In Asia

Indonesia’s $45m lesson for founders eyeing public office

The Economist

Indonesia gives its best-known entrepreneur a decade in jail

Bloomberg

Gojek Founder Makarim Found Guilty in Indonesia Laptops Case

BBC

Founder of Asian super-app Gojek sentenced to years in jail for corruption

Financial Times

Tech founder sentenced to 10 years in prison for Chromebook ‘corruption’

Reuters

Indonesia's Makarim, Gojek founder and former minister, found guilty of graft

The New York Times

Prominent Tech Founder in Indonesia Is Found Guilty in Corruption Case

Nikkei Asia

Indonesia's Gojek co-founder Nadiem Makarim jailed for 10 years for graft

Main Allegation

Main Allegation

Main Allegation

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Causing IDR 2.1 Trillion in State Losses Over Chromebook and Chrome Device Management (CDM) Procurement

In fact, the Chromebook procurement saved at least IDR 1.2 trillion in state budget, primarily by cutting operating system licensing and device management costs.

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Receiving IDR 809 Billion in Funds Linked to Chromebook Procurement

In fact, Nadiem Makarim did not receive a single IDR; his declared wealth declined by 51% during his tenure as Minister.

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Marking Up Chromebook Prices, Allegedly Causing State Losses

The Minister’s authority is limited to policy; Laptop prices are determined through market mechanisms and the government e-catalog under procurement regulations, while procurement implementation is delegated to structural officials.

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Forming “Mas Menteri Core” WhatsApp Group to Discuss Chromebook Procurement Before Taking Office

In fact, there were no discussions about Chromebooks in the WhatsApp group until six months after Nadiem took office

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Forcing Chromebook Procurement, Despite 2019 Evaluation Finding It Unsuitable for 3T Regions

In fact, from the beginning, Chromebook procurement and ICT assistance in 2020 could only be received by schools with access to electricity and internet connectivity.

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Removing Officials Who Did Not Align with the Chromebook Procurement Policy

In fact, the rotation of officials was carried out through lawful and transparent civil service mechanisms and were not related to differing technical views on laptop operating systems.

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Marking Up Chromebook Prices, Allegedly Causing State Losses

The Minister’s authority is limited to policy; Laptop prices are determined through market mechanisms and the government e-catalog under procurement regulations, while procurement implementation is delegated to structural officials.

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Forming “Mas Menteri Core” WhatsApp Group to Discuss Chromebook Procurement Before Taking Office

In fact, there were no discussions about Chromebooks in the WhatsApp group until six months after Nadiem took office

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Forcing Chromebook Procurement, Despite 2019 Evaluation Finding It Unsuitable for 3T Regions

In fact, from the beginning, Chromebook procurement and ICT assistance in 2020 could only be received by schools with access to electricity and internet connectivity.

Tuduhan

Tuduhan

Tuduhan

Nadiem Makarim Accused of Removing Officials Who Did Not Align with the Chromebook Procurement Policy

In fact, the rotation of officials was carried out through lawful and transparent civil service mechanisms and were not related to differing technical views on laptop operating systems.

White Book

Access the document White Book summarizing the facts, data, and chronology of the Chromebook case to assist the public in assessing the allegations rationally.

View

White Book

White Book

Access the White Book that summarizes the facts, data, and chronology of the Chromebook case to assist the public in assessing the allegations rationally.

Access the document White Book summarizing the facts, data, and chronology of the Chromebook case to assist the public in assessing the allegations rationally.

View

View

In his defense, Nadiem denied accusations of self-enrichment and considered the charges as conflating unrelated facts.

Full Video

Nadiem Makarim Submits Personal Objection Note in Plea Hearing at Central Jakarta District Court

In his defense, Nadiem denied accusations of self-enrichment and considered the charges as conflating unrelated facts.

Full Video

Nadiem Makarim Submits Personal Objection Note in Plea Hearing at Central Jakarta District Court

Video

Video

Video

Full Video

Nadiem Makarim Submits Personal Objection Note in Plea Hearing at Central Jakarta District Court

In his defense, Nadiem denied the accusations of self-enrichment and considered the charges to have mixed unrelated facts.

View

Full Video

Nadiem Makarim Submits Personal Objection Note in Plea Hearing at Central Jakarta District Court

In his defense, Nadiem denied accusations of self-enrichment and considered the charges as conflating unrelated facts.

View

Instagram

Sidang Pembacaan Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Nadiem tidak hanya menyampaikan pembelaan atas dirinya, tetapi juga berbicara tentang harapan, keadilan, dan masa depan Indonesia.

Mantan Ketua BPK Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook "Cacat Prosedur"

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019–2022, Agung Firman Sampurna, secara gamblang menyatakan bahwa prosedur penetapan kerugian negara dalam kasus Nadiem Makarim dilakukan secara keliru dan tidak memenuhi prinsip dasar audit investigatif.

Dakwaan vs Fakta di Sidang Nadiem: Apa yang Sebenarnya Terbukti?

Seiring berjalannya persidangan kasus Chromebook, berbagai fakta di ruang sidang justru memunculkan banyak pertanyaan terhadap tuduhan yang diajukan.

Tidak Ada Perbandingan dengan Harga Pasar Dalam Menghitung Kerugian Negara

Perhitungan kerugian negara oleh BPKP yakni dengan metode cost-accounting, tanpa perbandingan harga pasar.

Perhitungan Kerugian Negara BPKP Dipertanyakan

Dalam kesaksian di sidang, BPKP menyatakan tidak melakukan pemeriksaan harga pasar untuk menentukan kerugian negara yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Rekap 3 Bulan Sidang Kasus Nadiem Makarim Dalam 6 Babak

Hampir 50 Saksi, Puluhan Kejanggalan, Belum Satu pun Tuduhan Terbukti

Teachers and Students Speak Up: Chromebooks Facilitate the Learning Process

Although labeled as 'unused', the reality is that it still provides benefits in many schools.

Key Question: Nadiem Reveals Hidden Facts

The revelation of new evidence surrounding ChromeOS technicalities, policy determination, and WhatsApp Group conversations that refute the allegations against Nadiem.

"Personal Exception: Nadiem Makarim’s Commitment to the Nation"

Nadiem's personal rebuttal in the hearing of the first indictment reading (January 5, 2026)

Sidang Pembacaan Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Nadiem tidak hanya menyampaikan pembelaan atas dirinya, tetapi juga berbicara tentang harapan, keadilan, dan masa depan Indonesia.

Mantan Ketua BPK Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook "Cacat Prosedur"

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019–2022, Agung Firman Sampurna, secara gamblang menyatakan bahwa prosedur penetapan kerugian negara dalam kasus Nadiem Makarim dilakukan secara keliru dan tidak memenuhi prinsip dasar audit investigatif.

Dakwaan vs Fakta di Sidang Nadiem: Apa yang Sebenarnya Terbukti?

Seiring berjalannya persidangan kasus Chromebook, berbagai fakta di ruang sidang justru memunculkan banyak pertanyaan terhadap tuduhan yang diajukan.

Tidak Ada Perbandingan dengan Harga Pasar Dalam Menghitung Kerugian Negara

Perhitungan kerugian negara oleh BPKP yakni dengan metode cost-accounting, tanpa perbandingan harga pasar.

Sidang Pembacaan Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Nadiem tidak hanya menyampaikan pembelaan atas dirinya, tetapi juga berbicara tentang harapan, keadilan, dan masa depan Indonesia.

Mantan Ketua BPK Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Chromebook "Cacat Prosedur"

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019–2022, Agung Firman Sampurna, secara gamblang menyatakan bahwa prosedur penetapan kerugian negara dalam kasus Nadiem Makarim dilakukan secara keliru dan tidak memenuhi prinsip dasar audit investigatif.

Dakwaan vs Fakta di Sidang Nadiem: Apa yang Sebenarnya Terbukti?

Seiring berjalannya persidangan kasus Chromebook, berbagai fakta di ruang sidang justru memunculkan banyak pertanyaan terhadap tuduhan yang diajukan.

Tidak Ada Perbandingan dengan Harga Pasar Dalam Menghitung Kerugian Negara

Perhitungan kerugian negara oleh BPKP yakni dengan metode cost-accounting, tanpa perbandingan harga pasar.

Perhitungan Kerugian Negara BPKP Dipertanyakan

Dalam kesaksian di sidang, BPKP menyatakan tidak melakukan pemeriksaan harga pasar untuk menentukan kerugian negara yang dituduhkan kepada Nadiem Makarim.

Rekap 3 Bulan Sidang Kasus Nadiem Makarim Dalam 6 Babak

Hampir 50 Saksi, Puluhan Kejanggalan, Belum Satu pun Tuduhan Terbukti

Teachers and Students Speak Up: Chromebooks Facilitate the Learning Process

Although labeled as 'unused', the reality is that it still provides benefits in many schools.

Key Question: Nadiem Reveals Hidden Facts

The revelation of new evidence surrounding ChromeOS technicalities, policy determination, and WhatsApp Group conversations that refute the allegations against Nadiem.

"Personal Exception: Nadiem Makarim’s Commitment to the Nation"

Nadiem's personal rebuttal in the hearing of the first indictment reading (January 5, 2026)

Impact Stories from School

Impact Stories from School

Impact Stories from School

Direct experiences from teachers, parents, and the public help us see a more realistic picture. Have a story about using this device or policy? Share your story here

Direct experience from teachers, parents, and the public helps us see a more realistic picture. Have a story about using this device or policy? Share your story here

Direct experience from teachers, parents, and the public helps us see a more realistic picture. Have a story about using this device or policy? Share your story here

Write a Story

#DukunganKebijakanLain
Kebijakan Mas Nadiem membuka kesempatan luas bagi guru-guru

Mas Nadiem merupakan sosok paling krusial dalam mengatasi dan mempertahankan berjalannya sistem pendidikan selama wabah Covid-19. Kebijakannya juga membuka peluang bagi guru-guru junior dan minim jaringan (seperti saya) untuk mengembangkan diri secara optimal, melampaui batas usia dan membangun jaringan pendidikan yang luas. Dengan seleksi yang terpusat (tidak melalui birokrasi daerah), alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian.

Lebih dari sekadar penanganan pandemi, kebijakan beliau juga membuka pintu kesempatan yang luas bagi guru-guru junior yang minim jaringan. Melalui sistem yang lebih inklusif, setiap pengajar kini memiliki peluang untuk mengembangkan diri secara optimal tanpa terhambat oleh batasan usia. Hal ini memicu semangat baru bagi para pendidik muda untuk terus berinovasi dan membangun jejaring pendidikan yang lebih luas dan solid di seluruh penjuru negeri.

Salah satu terobosan yang paling terasa manfaatnya adalah penerapan sistem seleksi terpusat yang memangkas birokrasi daerah yang berbelit. Berkat transparansi dan efisiensi sistem ini, saya pribadi mendapatkan kesempatan berharga untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi langsung dari kementerian. Sistem yang adil ini memastikan bahwa prestasi dan potensi individu menjadi tolok ukur utama bagi guru untuk terus berkembang.

Sonny Rohimat al-Baregbegi

Kota Serang - Banten

#DukunganKebijakanLain
Kebenaran akan terbukti

Saya turut berdoa agar kebenaran dan keadilan benar-benar ditegakkan dalam setiap proses yang sedang berjalan. Semoga para hakim sebagai wakil Tuhan di dunia senantiasa diberi hikmah, kejernihan hati, dan kebijaksanaan dalam menimbang serta memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Semoga setiap tuduhan yang keji, yang lahir dari niat yang tidak murni, tidak hanya terbongkar kebenarannya, tetapi juga kembali kepada pihak yang membangunnya. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi, dan keadilan akan menemukan jalannya, meski terkadang harus melalui proses yang tidak mudah.

Tetap semangat Mas Nadiem. Banyak yang masih percaya dan mendoakan dari jauh. Yakinlah, selama berpihak pada kebenaran, jalan akan selalu terbuka, dan pada waktunya nanti, semuanya akan menjadi terang.

Sunaringsih

Depok

#DukunganKebijakanLain
Bebaskan Mas Nadiem

Kami jadi melek teknologi sejak Mas Nadiem jadi menteri. Saya juga sdh mengikuti UTBK PPG Guru Tertentu. Memahami IT satu kompetensi utama saat ini. Doa saya selalu untuk Mas Nadiem dan para profesional seperti Mas Ibam agar bisa bebas dari semua tuduhan. Sebagai guru saya miris dan prihatin kalau sampai anak2 bangsa yg cerdas dan berpotensi seperti Mas Nadiem dan Mas Ibam tidak mau berbakti untuk negara sebagai pengambil keputusan karena takut dikriminalisasikan. Mau jadi apa negara ini tanpa anak2 muda yg mau memajukannya.

Yoga

Surabaya

View All

Notable Opinions

Notable Opinions

Notable Opinions

"This bribery allegation is completely unfounded. The timeline doesn’t add up, the motive makes no sense, and most importantly, prosecutors have not attempted to pursue Google.”

Tom Wright

International Journalist, Writer

Katadata, January 2, 2026

"You pay once for the device and you don’t pay again for life."

"So personally, if I were the Minister of Education, I would definitely use this system. Unless a tetrabook or something else comes out that’s cheaper and more advanced. Then I’d switch.”, he said. "

Basuki Tjahaja Purnama

Former Governor of Jakarta

Kompas TV, January 9, 2026

"I hope this trial proceeds on principles of justice. That it can truly be proven there was no mens rea. I hope the judges make the best possible decision in the interest of fair law enforcement and the proper fight against corruption.”

Natalia Soebagjo

Member of the International Council of Transparency International

Investor.id, September 6, 2025

"I am not saying that the Attorney General's Office committed an abuse of power," said the Democratic Party politician. However, if there is no detailed explanation about mens rea, it will be easily concluded that the Attorney General's Office has committed an abuse of power,"

Benny Kabur Harman

Member of Commission III of the House of Representatives

Rmol, January 20, 2026

"I’ve known that good family for more than 50 years, and I cannot imagine, even for a speck, that they could commit a heinous crime in this country: corruption.”

Ario Djatmiko

Social Issues Analyst, Oncology Specialist Doctor

Disway, December 12, 2025

“If a policy like this is challenged without clear grounds, people will become afraid to innovate. The danger is that there will be no positive change because executive government officials will be haunted by fear when making decisions."

Prof. Dr. Etty Indriati

Professor of Anthropology at Gadjah Mada University (UGM), Author of the Book 'Patterns and Roots of Corruption'

Coverage 6, January 8, 2026

"If it turns out that the Chromebook procurement did not actually cause state losses--for example, if it can be proven that its operating system saved budget due to no additional licenses were needed and thousands of schools that received the devices were benefited and well served, then even if all elements of the corruption offense are technically met, the person concerned (accused) cannot be punished."

Albert Aries

Criminal Law Expert from Trisakti University

Merahputih.com, September 6, 2025

"Not every vision fails because it is flawed. Some struggle simply because they arrive before the nations is ready to receive them."

Svida Alisjahbana

Presiden Direktur dan CEO dari Femina Group Indonesia

Instagram

“If, as a minister, he was instructed by the President, at the time Jokowi, then the question is whether that instruction was lawful."

"If the instruction was lawful and carried out properly, then there should be no unlawful act.”

Jamin Ginting

Professor of Criminal Law at Pelita Harapan University

Tribunnews.com, January 9, 2026

“People who intend to do their jobs properly shouldn’t be criminalized. We’ve seen enough cases like Mr. Tom (former Trade Minister, Tom Lembong), Ms. Ira at ASDP (former CEO of PT ASDP Indonesia, Ferry Ira Puspadewi), and others. I’m confident the Panel of Judges is independent and will deliver the fairest possible decision. Because what’s being questioned here is not only one person’s fate, but Indonesia’s legal system.”

DJ Donny

Influencer

Metro TV, January 5, 2025

“In my view, what Nadiem Makarim did, was a policy decision that should not be criminalized. Unless there is, for instance, an element of self-enrichment."

Todung Mulya Lubis

Legal Expert & Senior Advocate

Indoposco.id, October 12, 2025

"Why are individuals like Nadiem, Tom, Ira, and Denny, whose track records are clear and clean, and who have solid reputations and proven integrity, able to be imprisoned?"

Rory Asyari

Journalist

YouTube, February 1, 2026

"This bribery allegation is completely unfounded. The timeline doesn’t add up, the motive makes no sense, and most importantly, prosecutors have not attempted to pursue Google.”

Tom Wright

International Journalist, Writer

Katadata, January 2, 2026

"I’ve known that good family for more than 50 years, and I cannot imagine, even for a speck, that they could commit a heinous crime in this country: corruption.”

Ario Djatmiko

Social Issues Analyst, Oncology Specialist Doctor

Disway, December 12, 2025

“If, as a minister, he was instructed by the President, at the time Jokowi, then the question is whether that instruction was lawful."

"If the instruction was lawful and carried out properly, then there should be no unlawful act.”

Jamin Ginting

Professor of Criminal Law at Pelita Harapan University

Tribunnews.com, January 9, 2026

"You pay once for the device and you don’t pay again for life."

"So personally, if I were the Minister of Education, I would definitely use this system. Unless a tetrabook or something else comes out that’s cheaper and more advanced. Then I’d switch.”, he said. "

Basuki Tjahaja Purnama

Former Governor of Jakarta

Kompas TV, January 9, 2026

“If a policy like this is challenged without clear grounds, people will become afraid to innovate. The danger is that there will be no positive change because executive government officials will be haunted by fear when making decisions."

Prof. Dr. Etty Indriati

Professor of Anthropology at Gadjah Mada University (UGM), Author of the Book 'Patterns and Roots of Corruption'

Coverage 6, January 8, 2026

“People who intend to do their jobs properly shouldn’t be criminalized. We’ve seen enough cases like Mr. Tom (former Trade Minister, Tom Lembong), Ms. Ira at ASDP (former CEO of PT ASDP Indonesia, Ferry Ira Puspadewi), and others. I’m confident the Panel of Judges is independent and will deliver the fairest possible decision. Because what’s being questioned here is not only one person’s fate, but Indonesia’s legal system.”

DJ Donny

Influencer

Metro TV, January 5, 2025

"I hope this trial proceeds on principles of justice. That it can truly be proven there was no mens rea. I hope the judges make the best possible decision in the interest of fair law enforcement and the proper fight against corruption.”

Natalia Soebagjo

Member of the International Council of Transparency International

Investor.id, September 6, 2025

"If it turns out that the Chromebook procurement did not actually cause state losses--for example, if it can be proven that its operating system saved budget due to no additional licenses were needed and thousands of schools that received the devices were benefited and well served, then even if all elements of the corruption offense are technically met, the person concerned (accused) cannot be punished."

Albert Aries

Criminal Law Expert from Trisakti University

Merahputih.com, September 6, 2025

“In my view, what Nadiem Makarim did, was a policy decision that should not be criminalized. Unless there is, for instance, an element of self-enrichment."

Todung Mulya Lubis

Legal Expert & Senior Advocate

Indoposco.id, October 12, 2025

"I am not saying that the Attorney General's Office committed an abuse of power," said the Democratic Party politician. However, if there is no detailed explanation about mens rea, it will be easily concluded that the Attorney General's Office has committed an abuse of power,"

Benny Kabur Harman

Member of Commission III of the House of Representatives

Rmol, January 20, 2026

"Not every vision fails because it is flawed. Some struggle simply because they arrive before the nations is ready to receive them."

Svida Alisjahbana

Presiden Direktur dan CEO dari Femina Group Indonesia

Instagram

"Why are individuals like Nadiem, Tom, Ira, and Denny, whose track records are clear and clean, and who have solid reputations and proven integrity, able to be imprisoned?"

Rory Asyari

Journalist

YouTube, February 1, 2026

Instagram

Instagram

This website is developed as a public reference to accompany the Nadiem Makarim Chromebook case by presenting facts, legal context, and verifiable evidence in a transparent and accountable manner. It is intended to support an informed public discourse and to uphold the principles of due process and the presumption of innocence. The content and documentation are compiled and managed by the Legal counsel Team.

Correspondence & Clarification:

For inquiries, clarifications, or the provision of additional information related to the facts, data, and documents presented on this site, please contact:

[email protected]

Quick Access

Home

Allegation

White Book

Press Release

Instagram

© 2026 FaktaNadiem.org All rights reserved.

This website is developed as a public reference to accompany the Nadiem Makarim Chromebook case by presenting facts, legal context, and verifiable evidence in a transparent and accountable manner. It is intended to support an informed public discourse and to uphold the principles of due process and the presumption of innocence. The content and documentation are compiled and managed by the Legal counsel Team.

Correspondence & Clarification:

For inquiries, clarifications, or the provision of additional information related to the facts, data, and documents presented on this site, please contact:

[email protected]

Quick Access

Home

Allegation

White Book

Press Release

Instagram

© 2026 FaktaNadiem.org All rights reserved.

This website is developed as a public reference to accompany the Nadiem Makarim Chromebook case by presenting facts, legal context, and verifiable evidence in a transparent and accountable manner. It is intended to support an informed public discourse and to uphold the principles of due process and the presumption of innocence. The content and documentation are compiled and managed by the Legal counsel Team.

Correspondence & Clarification:

For inquiries, clarifications, or the provision of additional information related to the facts, data, and documents presented on this site, please contact:

[email protected]

Quick Access

Home

Allegation

White Book

Press Release

Instagram

© 2026 FaktaNadiem.org All rights reserved.